Masa Pergerakan
Nasional (1908 - 1942), dibagi dalam tiga tahap berikut.
1. Masa pembentukan (1908
- 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische
Partij.
2. Masa
radikal/nonkooperasi (1920 - 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis
Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia
(PNI).
3. Masa moderat/kooperasi
(1930 - 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di
samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan
organisasi perempuan.
a. Budi Utomo (BU)
Pada tahun 1906 Mas
Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, merintis mengadakan kampanye menghimpun dana
pelajar (Studie Fund) di kalangan priyayi di Pulau Jawa. Upaya dr. Wahidin ini
bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang
kekurangan dana. Dari kampanye tersebut akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908
berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Pada mulanya Budi
Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi
Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai yaitu
perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang
mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka
sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan
kebudayaan bumi putera, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam
rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Dalam perkembangannya, dalam
organisasi Budi Utomo muncul dua aliran berikut.
· Pihak kanan, berkehendak supaya
keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam
lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja.
· Pihak kiri, yang jumlahnya lebih
kecil terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang
demokratis, lebih memerhatikan nasib rakyat yang menderita.
Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan
terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar
dari keanggotaan. Akibatnya gerak Budi Utomo semakin lamban. Sejalan dengan
kemerosotan aktivitas dan dukungan pribumi pada Budi Utomo, maka pada tahun
1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra).
Sejak itu BU terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik.
b. Sarekat Islam (SI)
Awalnya Sarekat Islam
adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam
(SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai
suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah
kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji
Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas, maka tidak memiliki anggota yang cukup
banyak. Oleh karena itu agar memiliki anggota lebih banyak dan luas ruang lin
gkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat
Islam).
Organisasi Sarekat
Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul
Muis, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi
agama Islam. SI merupakan organisasi massa pertama di Indonesia. Pada tanggal
29 Maret 1913, para pemimpin SI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal
Idenburg untuk memperjuangkan SI berbadan hukum. Namun, Idenburg menyetujui SI
menjadi badan hukum. Anehnya, yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial
Belanda (Gubernur Jenderal Idenburg) justru cabang-cabang SI yang ada di
daerah. Ini merupakan taktik pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah
persatuan SI. Dalam kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya
disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap
sebagai anggota organisasi lain terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI
pecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI Merah.
· SI Putih, yang tetap
berlandaskan nasionalisme dan Islam. Dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus
Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta.
· SI Merah, yang berhaluan
sosialisme kiri (komunis). Dipimpin oleh Semaun, yang berpusat di Semarang.
Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama
menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi
menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, SI
Sosialis/Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang merupakan
pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).
c. Indische Partij (IP)
Indische Partij (IP) didirikan di
Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker
(Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki
Hajar Dewantara).
Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk
menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli
maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam
kesatuan bangsa dengan membutuhkan semangat nasionalisme Indonesia.
Cita-cita Indische Partij banyak disebar-luaskan melalui surat kabar
De Expres. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai
berikut:
1) meresapkan cita-cita nasional Hindia
(Indonesia).
2) memberantas kesombongan sosial dalam
pergaulan, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan.
3) memberantas usaha-usaha yang
membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
4) memperbesar pengaruh pro-Hindia di
lapangan pemerintahan.
5) berusaha untuk mendapatkan persamaan
hak bagi semua orang Hindia.
6) dalam hal pengajaran, kegunaannya
harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang
ekonominya lemah.
Melihat tujuan dan
cara-cara mencapai tujuan seperti tersebut di atas maka dapat diketahui
bahwa Indische Partij berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju
Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indische
Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi.
Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang
7.000 orang yang kebanyakan orang Indo.
Oleh karena sifatnya
yang progresif menyatakan diri sebagai partai politik dengan tujuan yang tegas,
yakni Indonesia merdeka sehingga pemerintah menolak untuk memberikan badan
hukum dengan alasan Indische Partij bersifat politik dan hendak
mengancam ketertiban umum. Walaupun demikian, para pemimpin IP
masih terus mengadakan propaganda untuk menyebarkan gagasan-gagasannya.
Satu hal yang sangat
menusuk perasaan pemerintah Hindia Belanda adalah tulisan Suwardi Suryaningrat
yang berjudul Als ik een Nederlander was (seandainya saya seorang Belanda) yang
isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Oleh karena kegiatannya
sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga
pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka
memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya.
Dengan diasingkannya
ketiga pemimpin IP maka kegiatan IP makin menurun.
Selanjutnya, Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde
dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij
(NIP). National Indische Partij tidak pernah mempunyai pengaruh
yang besar di kalangan rakyat dan akhirnya hanya merupakan perkumpulan
orang-orang terpelajar.
d. Perhimpunan Indonesia
Indische
Vereeniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar
dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indische Vereeniging
berdiri atas prakarsa Soetan Kasajangan
Soripada dan R.M. Noto Soeroto yang tujuan
utamanya ialah mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato.
Sejak Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi
Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) masuk, pada 1913, mulailah mereka
memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa
pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah vereeninging ini
memasuki kancah politik. Waktu itu pula vereeniging menerbitkan
sebuah buletin yang diberi nama Hindia Poetera, namun isinya sama
sekali tidak memuat tulisan-tulisan bernada politik.
Semula, gagasan
nama Indonesisch (Indonesia) diperkenalkan sebagai
pengganti indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van
Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi)
diganti dengan indonesiër (orang Indonesia). Pada
September 1922,
saat pergantian ketua antara Dr. Soetomo dan Herman Kartawisastra organisasi ini berubah nama
menjadi Indonesische Vereeniging. Saat itu istilah
"Indonesier" dan kata sifat "Indonesich" sudah tenar
digunakan oleh para pemrakarsa Politik Etis.
Para anggota Indonesische juga memutuskan untuk menerbitkan kembali
majalah Hindia Poetra dengan Mohammad Hatta sebagai
pengasuhnya. Majalah ini terbit dwibulanan, dengan 16 halaman dan biaya
langganan seharga 2,5 gulden setahun. Penerbitan kembali Hindia Poetra ini
menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide antikolonial. Dalam 2 edisi pertama,
Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula
Hindia Belanda yang merugikan petani.
Saat Iwa Koesoemasoemantri menjadi ketua
pada 1923,
Indonesische mulai menyebarkan ide non-kooperasi yang mempunyai arti berjuang
demi kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Belanda. Tahun 1924, saat M. Nazir Datuk Pamoentjak menjadi
ketua, nama majalah Hindia Poetra berubah menjadi Indonesia
Merdeka. Tahun 1925 saat Soekiman Wirjosandjojo nama organisasi
ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).
Hatta menjadi Voorzitter (Ketua)
PI terlama yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930, sebelumnya setiap ketua hanya menjabat
selama setahun. Perhimpunan Indonesia kemudian menggalakkan secara terencana
propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda.
Tokoh-tokoh lain yang
menjadi anggota organisasi ini antara lain: Achmad Soebardjo, Soekiman Wirjosandjojo, Arnold Mononutu, '''Soedibjo Wirjowerdojo''', Prof Mr Sunario Sastrowardoyo, Sastromoeljono, Abdul Madjid, Sutan Sjahrir, Sutomo, Ali Sastroamidjojo, dll.
Pada 1926, Mohammad Hatta diangkat menjadi
ketua Perhimpunan Indonesia/Indische Vereeniging. Di bawah kepemimpinannya, PI
memperlihatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan
perkembangan pergerakan nasional di Indonesia dengan
memberikan banyak komentar di media massa di Indonesia.[4] Semaun dari PKI datang kepada Hatta sebagai
pimpinan PI untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada
PI. Stalin membatalkan
keinginan Semaun dan sebelumnya Hatta memang belum bisa percaya pada PKI. Di
masa kepemimpinannya, majalah PI, yakni Indonesia Merdeka banyak
disita pihak kepolisian, maka masuknya majalah ini dengan cara penyelundupan.
e. Partai Komunis
Indonesia (PKI)
Benih-benih paham
Marxis dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M.
Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang,
Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bersgma
berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata
ISDV tidak dapat berkembang sehingga Sneevliet melakukan infiltrasi
(penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh SI dengan menjadikan anggota-anggota
ISDV sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI menjadi anggota
ISDV.
Dengan cara itu
Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan SI,
lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI, seperti
Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi
tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI Cabang Semarang yang sudah berada di
bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya dan selanjutnya terjadilah
perpecahan dalam tubuh SI.
Pada tanggal 23 Mei
1923 ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan
Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. (PKI). Susunan pengurus PKI ,
antara lain Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Bersgma (sekretaris), dan
Dekker (bendahara).
PKI semakin aktif
dalam percaturan politik dan untuk menarik massa maka dalam propagandanya PKI
menghalalkan secara cara. Sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan
kepercayaan rakyat kepada ayat-ayat Al - Qur'an dan Hadis bahkan juga Ramalan
Jayabaya dan Ratu Adil.
Kemajuan yang
diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri sehingga merencanakan suatu
petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan
di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah,
dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1
Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut
berhasil ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke
Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).
f. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan
tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self, help, dan nonmendiancy
(berjuang dengan usaha sendiri), sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan
nonkooperasi. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama kali diadakan di
Surabaya, tanggal 27 – 30 Mei 1928. Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia
sangat besar. Ketika pengawasan terhadap kegiatan politik dilakukan semakin
ketat, berkembanglah desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, maka
empat tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkuprojo, Markun Sumodiredjo,
dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam
suatu kongres luar biasa di Jakarta tanggal 25 April 1931, diambil keputusan
untuk membubarkan PNI. Mr. Sartono kemudian mendirikan Partindo. Mereka yang
tidak setuju dengan pembubaran masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI
Baru) yang didirikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Baik Partindo
maupun PNI Baru, masih memakai asas PNI yang lama yaitu self, help, dan
nonkooperasi
g. Permufakatan
Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 - 18 Desember 1927. Beranggotakan
organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo
(BU), PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia.
h. Partai Indonesia
(Partindo)
Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929,
maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh
Sartono pada tahun 1929. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional.
Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self
help dan nonkooperasi. Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke
dalamnya pada tahun 1932, setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena
kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan
pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936
Partindo bubar.
i. Partai Indonesia Raya
(Parindra)
Partai Indonesia
Raya atau Parindra adalah suatu partai politik yang
berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan
tujuannya adalah Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan Indonesia Merdeka).
Parindra menganut azas cooperatie alias bekerja sama dengan
pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam
dewan-dewan untuk waktu yang tertentu.
Dr. Soetomo, salah seorang
pendiri Budi Utomo, pada akhir tahun 1935 di kota Solo, Jawa Tengah berusaha untuk menggabungkan
antara PBI (Persatuan
Bangsa Indonesia), Serikat Selebes,Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan lainnya, sebagai tanda
berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan, menjadi Partai
Indonesia Raya atau Parindra. PBI sendiri merupakan klub studi yang didirikan
Dr. Soetomo pada tahun 1930 di Surabaya, Jawa Timur.
Tokoh-tokoh lain yang
ikut bergabung dengan Parindra antara lain Woeryaningrat, Soekardjo Wirjopranoto,Raden Mas Margono Djojohadikusumo, R. Panji Soeroso dan
Mr. Soesanto Tirtoprodjo. Parindra berusaha
menyusun kaum tani dengan
mendirikan Rukun Tani, menyusun serikat pekerja perkapalan dengan mendirikan Rukun
Pelayaran Indonesia (Rupelin), menyusun perekonomian dengan
menganjurkan Swadeshi(menolong diri sendiri), mendirikan Bank
Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan-percetakan
yang menerbitkan surat kabar dan majalah.
Kegiatan Parindra ini
mendapat semakin mendapatkan dukungan dari Gubernur
Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, van
Starkenborg, yang menggantikan de Jonge pada
tahun 1936.
Gubernur Jenderal van Starkenborg memodifikasi politiestaat peninggalan
de Jonge, menjadi beambtenstaat (negara pegawai) yang
memberi konsensiyang lebih baik
kepada organisasi-organisasi
yang kooperatif dengan
pemerintah Hindia Belanda.
Pada tahun 1937, Parindra memiliki
anggota 4.600 orang. Pada akhir tahun 1938, anggotanya menjadi
11.250 orang. Anggota ini sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Timur. Pada
bulan Mei 1941 (menjelang perang Pasifik), Partai
Indonesia Raya diperkirakan memiliki anggota sebanyak 19.500 orang.
Ketika Dr. Soetomo
meninggal pada bulan Mei 1938, kedudukannya sebagai ketua Parindra digantikan
oleh Moehammad Hoesni Thamrin (MHT),
seorang pedagang dan
anggota Volksraad.
Sebelum menjadi ketua Parindra, Moehammad Hoesni Thamrin telah mengadakan
kontak-kontak dagang dengan Jepang sehingga ia memainkan kartu Jepang ketika
ia berada di panggung politik Volksraad.
Karena aktivitas politiknya yang
menguat dan kedekatannya dengan Jepang, pemerintah Hindia Belanda menganggap
Thamrin lebih berbahaya daripada Soekarno.
Maka pada tanggal 9 Februari 1941, rumah Moehammad Hoesni Thamrin digeledah oleh PID
(dinas rahasia Hinda Belanda) ketika ia sedang terkena penyakit malaria,
selang dua hari kemudian Muhammad Husni Thamrin menghembuskan napas yang
terakhir.
Salah satu bukti
kedekatan Parindra dengan Jepang yaitu ketika Thamrin meninggal dunia, para
anggota Parindra memberikan penghormatan dengan mengangkat tangan kanannya.
Bukti lain adalah pembentukan gerakan pemuda yang disebut Surya Wirawan (Matahari
Gagah Berani), yang disinyalir nama ini bertendensi dengan negara Jepang.
Dengan demikian
Parindra digambarkan sebagai partai yang bekerjasama dengan pemerintahan Hindia
Belanda di awal berdirinya, akan tetapi dicurigai di akhir kekuasaan Hindia
Belanda di Indonesia pada tahun 1942sebagai partai yang bermain mata dengan
Jepang untuk memperoleh kemerdekaan.
j. Gerakan Rakyat
Indonesia (Gerindo)
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei
1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono,
Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai
Indonesia Merdeka. Gerindo juga menganut asas insidental yang sama dengan Parindra
dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia,
mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum
pengangguran.
k. Gabungan Poilitik
Indonesia (Gapi)
Gabungan Politik
Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan
organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian
organisasi nasional di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing
partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya
masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak
sebagai penengah.
Untuk pertama sekali pimpinan dipegang
oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. Di dalam anggaran
dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada:
1.
Hak untuk menentukan diri sendiri
2.
Persatuan nasional dari seluruh, bangsa
Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan
sosial.
3.
Persatuan aksi seluruh pergerakan
Indonesia
Dalam konfrensi
pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan
"Indonesia berparlemen". September 1939 GAPI mengeluarkan suatu
pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya
mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama
menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila
rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu
pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana
pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut.
Untuk mencapai tujuan
yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua
lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan
memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di
Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus.
GAPI sendiri juga
mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939dimana tidak kurang dari 100 tempat di
Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI.
Selanjutnya GAPI
membentuk Kongres
Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan
sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah
"Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan
kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tututan
"Indonesia berparlemen". Keputusan yang lain yang penting
diantaranya, penerapan Bendera Merah Putihdan
Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu
persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa
Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Walaupun berbagai
upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena
situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia
II, pemerintah kolonial Hindia
Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan
memperketat izin mengadakan rapat.
l. Organisasi Keagamaan
Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Dalam perkembangannya,
Muhammadiyah menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat
Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat sehingga khawatir
kemurnian Islam akan dirusakkan. Oleh karena itu para ulama mendirikan
Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Gerakan NU dipelopori oleh K.H. Hasyim
Asy’ari. Gerakan Muhammadiyah banyak mendapat simpati termasuk pemerintah
kolonial Belanda karena perjuangannya tidak bersifat konfrontatif (menentang).
Dalam Kongres Muhammadiyah yang berlangsung dari tanggal 12 - 17 Maret 1925 di
Yogyakarta, diperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengajaran
Islam, mass media Islam, dan buku-buku tentang Islam yang berbahasa Jawa.
m. Kongres Pemuda
Organisasi kepemudaan
yang terbentuk pada masa kebangkitan nasional merupakan akibat langsung
berdirinya Budi Utomo, sehingga menyadarkan para pemuda untuk ikut
memperjuangkan nasib bangsa Indonesia, namun organisasi kepemudaan ini masih
bersifat kedaerahan. Ada beberapa organisasi yang berdiri di Indonesia antara
lain :
A. Tri Koro Dharmo
Organisasi kepemudaan
yang pertama muncul adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan
Mulia), yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sandjojo, Kadarman, dan Sunardi pada
7 maret 1915 di Jakarta. Tujuan didirikannya Tri Koro Dharmo ialah agar pemuda
Jawa ikut berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
Asas perjuangan Tri Koro Dharmo yaitu
:
1. Menimbulkan pertalian
antara murid-murid bumi putera pada sekolah menengah, kursus perguruan sekolah
guru, dan sekolah kejuruan.
2. Menambah pengetahuan
bagi anggotanya.
3. Membangkitkan dan
mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia, khususnya Jawa.
Karena Jawa yang sifatnya sentries, Tri
Koro Dharmo kurang berkembang maka Tri Koro Dharmo diubah menjadi Jong Java
pada tahun 1918. Berdirinya Jong Java maka lahirlah organisasi kepemudaan
daerah lainnya di Indonesia, seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa,
dan sebagainya.
B. Perhimpunan
Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)
Semakin
banyaknya organisasi kepemudaan yang berdiri pada masa kebangkitan nasional,
mengilhami para mahasiswa di Bandung membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar
Indonesia (PPPI) pada tahun 1925. Anggota-anggotanya terdiri atas para pelajar
di Bandung dan Jakarta untuk bersama-sama memerdekakan tanah air Indonesia.
C. Jong
Indonesia
Jong Indonesai berdiri
di Bandung pada tahun 1927. Organisasi oni merupakan perkumpulan dari
organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Tujuan dibentuknya Jong
Indonesia untuk menyatukan seluruh pamuda di Indonesia dan yang memelopori
penyelenggaraan Kongres Pemuda di Jakarta yang di ikuti oleh seluruh organisasi
kepemudaan di Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda.
I. Kongres Pemuda I
Kongres Pemuda I
diadakan di Jakarta pada tanggal 30 April 1926, diketuai oleh Muh. Tabrani dari
PPKI. Hasil Kongres Pemuda I yaitu :
1. Mengusulkan agar semua
perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik
secara fusi maupun federasi.
2. Mempersiapkan
diselenggaranya Kongres Pemuda ke II.
II. Kongres Pemuda II
Kongres Pemuda II
diadakan di Jakarta tanggal 27-28 Oktober 1928, dihadiri oleh wakil-wakil
organisasi pemuda di seluruh daerah, dan diketuai oleh Seogondo Djojopeospito
dari PPPI.
Hasil Kongres
Pemuda II yaitu :
1. Menyepakati seluruh
organisasi kepemudaan di Indonesia berfusi atau meleburkan ke dalam Indonesia
Muda.
2. Para pemuda yang hadir
dalam kongres, mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi suatu
kesepakatan : satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan menjujung
tinggi bahasa persatuan, Indonesia.