TINDAK PIDANA KORUPSI

 TINDAK PIDANA KORUPSI

Tipikor adalah singkatan dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindakan kriminal yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi mencakup berbagai tindakan seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan perbuatan curang lainnya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. 

Korupsi berasal dari Bahasa Latin “corruptus” dan “corruptio” yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.[1] Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi:

1. Melakukan perbuatan melawan hukum: Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi: Menambah kekayaan atau keuntungan pribadi atau kelompok.

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara: Menimbulkan kerugian finansial bagi negara.

4. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana: Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang ada untuk tujuan pribadi. 

Contoh Tindak Pidana Korupsi:

• Suap:

Memberikan atau menerima hadiah atau sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi keputusan pejabat atau orang lain. 

• Gratifikasi:

Pemberian hadiah atau sesuatu yang berharga dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. 

• Penggelapan:

Memakai atau memindahkan uang atau barang milik negara atau korporasi untuk kepentingan pribadi. 

• Perbuatan curang:

Tindakan penipuan atau pemalsuan yang merugikan negara.

 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi:

1. Melakukan perbuatan melawan hukum: Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi: Menambah kekayaan atau keuntungan pribadi atau kelompok.

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara: Menimbulkan kerugian finansial bagi negara.

4. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana: Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang ada untuk tujuan pribadi. 

 

Contoh Tindak Pidana Korupsi:

• Suap:

Memberikan atau menerima hadiah atau sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi keputusan pejabat atau orang lain. 

• Gratifikasi:

Pemberian hadiah atau sesuatu yang berharga dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. 

• Penggelapan:

Memakai atau memindahkan uang atau barang milik negara atau korporasi untuk kepentingan pribadi. 

• Perbuatan curang:

Tindakan penipuan atau pemalsuan yang merugikan negara.

 

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. Discretionary corruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):

Pengadilan Tipikor adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan ini didirikan untuk mempercepat proses penanganan kasus korupsi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Materi tambahan klik : TENTANG TIPIKOR